Dalam perkara ini, polisi menggunakan Pasal 300 dan/atau Pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. UU No. 1 Tahun 2026 berlaku sejak 2 Januari 2026 dan antara lain mengubah Pasal 300 KUHP.
Pasal 300 yang telah disesuaikan mengatur perbuatan di muka umum yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Ancaman pidananya paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori IV.
Sementara Pasal 301 berkaitan dengan penyiaran, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman, termasuk penyebarluasan melalui sarana teknologi informasi, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dengan maksud agar diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana yang lebih berat.
