IPKN dikembangkan dengan menurunkan konsep Travel and Tourism Development Index (TTDI) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) yang selanjutnya disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui beberapa indikator yang berasal dari data sekunder.
Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, sesuai dengan tugas dan fungsinya akan melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap penerapan NSPK yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kewenangan daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan daerah, maupun daerah dalam mendukung target kepariwisataan nasional.
Pada akhir sambutan, Chaerul berharap, pertemuan ini dapat memberikan pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang akan diimplementasikan dalam Rencana Aksi Destinasi Wisata daerah dapat berjalan dengan baik. (Red).
