Zanariah menambahkan, Pemantauan Terpadu mencakup proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta ketepatan pemanfaatan dana bantuan UNICEF. “Kegiatan ini sejalan dengan prinsip pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemda sebagaimana dimandatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” imbuh Zanariah.
Zanariah juga menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dari kementerian/lembaga, UNICEF dan pemerintah daerah dalam rangka keberlanjutan dan penyebarluasan program/kegiatan hasil dari Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025 yang dinilai memiliki praktik baik pada saat pelaksanaan join monitoring di Provinsi Jawa Tengah.
Adapun hal-hal dimaksud antara lain: perlu adanya dukungan regulasi sebagai payung hukum di tingkat pusat hingga daerah untuk mendukung pelaksanaan perluasan program di daerah, penguatan pengelolaan kelembagaan yang melibatkan lintas sektor, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, organisasi profesi dan sebagainya, adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dan para pengambil kebijakan lintas sektor dalam pengelolaan praktek baik di daerah, pentingnya peningkatan kapasitas tim koordinasi program untuk membantu daerah dalam memahami setiap tahap pelaksanaan dalam penyebarluasan program di daerah, perencanaan kegiatan advokasi yang terukur dan melibatkan lintas sektor secara aktif, tersedianya panduan teknis replikasi atau penyebarluasan program yang memuat hal-hal teknis dan tahapan pelaksanaan program yang segera bisa difinalisasikan, berbagai kegiatan yang telah dinilai memiliki keunggulan atau praktik baik dijadikan kegiatan prioritas daerah dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, pemerintah daerah agar mengoptimalkan penggunaan dana dari sumber-sumbernya sendiri (APBD dan APBDes), juga dapat menggali potensi sumber keuangan alternatif lainnya seperti dukungan lembaga donor, LSM, program CSR dan terkait lainnya. Dengan terobosan ini, pemerintah daerah dapat bersinergi dan melaksanakan perluasan program dengan mekanisme cost-sharing, mekanisme koordinasi yang perlu dibangun antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung penyebarluasan program, serta perlu adanya exit strategy dari pemerintah apabila program dan kegiatan UNICEF tidak dilaksanakan lagi.
