Jika langkah hukum terus tertunda, maka ruang bagi “pengadilan jalanan” akan semakin terbuka, dan PWI bisa kehilangan kredibilitasnya sebagai wadah jurnalis yang independen dan profesional.
Demi menyelamatkan pers nasional, pemerintah harus memastikan bahwa penyelesaian ini tidak jatuh ke tangan kekuatan massa, tetapi tetap berada dalam kendali hukum yang adil dan mengikat.
Konflik berkepanjangan ini tidak hanya merugikan internal PWI, tetapi juga berdampak negatif pada citra pers nasional. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah melalui lembaga hukum menjadi krusial dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dialog konstruktif antara kedua belah pihak, memastikan proses hukum berjalan adil, dan menetapkan keputusan yang mengikat. Ini yang menjadi harapan bagi pengurus dan anggota PWI. Badai pasti berlalu. **
