Bidang yang digagas bersama stakeholder tersebut berupaya menyatukan persepsi di setiap SKPD dan instansi dalam menentukan program dan kegiatan penganggulangan kemiskinan yang harus dikolaborasikan mulai tahun 2015, permasalahan persepsi yang berbeda tersebut disebabkan timpang tindih, tidak akuratnya data dan kurang koordinasinya instansi serta akses informasi.
Dikatakan Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan BKBPM, Sigit Iskandar, kerjasama antar semua pihak (pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat termasuk kelompok sasaran) menjadi kunci dan tulang punggung karena lebih memahami kondisi sosial dan budaya kelompok sasaran masyarakat miskin. (buds)











