Kementerian Dalam Negeri menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan dalam mendukung percepatan penggunaan KBLBB, antara lain melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 mengenai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai, termasuk kendaraan hasil konversi dari kendaraan konvensional ke listrik.
Selain itu, hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan bahwa hingga saat ini 34 pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan KBLBB. Empat provinsi antara lain: Sumatera Selatan, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat, bahkan telah menerapkan perhitungan efisiensi anggaran dari penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional pemerintah daerah.
