Fachrul Razi mengatakan bahwa, Komite I DPD RI berharap, Mendagri memperhatikan aspirasi Orang Asli Papua (AOP) dalam membuat kebijakan pemekeran daerah di tanah Papua, dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya dan adat istiadat.
Senada dengan Fahrul Razi, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma mengatakan bahwa, isu pemekaran di Papua terpecah. Banyak pihak, mulai dari kepala daerah, tokoh masyarakat yang menolak adanya pemekaran.
Dirinya khawatir jika pemekaran terus dilakukan, akan memunculkan banyak konflik di Tanah Papua.
“Bupati-bupati wilayah tengah menyatakan sikap tidak mendukung pemekaran, termasuk gubernur dan MRP. Solusi bapak adalah kita gunakan top down, tapi implikasinya bisa kita lihat sendiri,” ucapnya.
Dalam rapat kerja tesebut, Mendagri, Tito Karnavian menjelaskan bahwa, sudah dilaksanakan revisi Undang-Undang No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dan perkembangan daerah Papua. (Red).
