Selain itu, Rachmat Djuniardi W, meminta masukan kepada Plt. Sekda terkait surat edaran (red-SE) Nomor 200.2.1/2222/SJ tertanggal, 13 Mei 2024, yang mana tentang Perintah Kemendagri melibatkan PWI untuk sosialisasi Pilkada.
Dalam surat edaran tersebut, ada beberapa item menyebutkan, memastikan realisasi anggaran Dana Hibah PILKADA Serentak Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (APBD TA 2024) sebesar 60% (enam puluh persen) dari total dana hibah, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023.
“Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,” ungkapnya. (Aki Yunus/ATE).
