“Kami mendesak agar Pemerintah Indonesia tidak terburu-buru dalam melakukan Amandemen UU Paten tanpa sebelumnya memastikan bahwa hal tersebut berpihak pada kesehatan publik. Yaitu, menetapkan standar patentabilitas yang tinggi sehingga mendorong pendaftaran paten yang berkualitas; mencegah patent evergreening dan perpanjangan masa perlindungan paten secara tidak semestinya melalui second medical use; memaksimalkan pemanfaatan lisensi wajib; menyederhanakan prosedur penggunaan paten oleh pemerintah, serta mendukung produksi obat generik dalam negeri melalui ketentuan local working. Kami juga meminta pemerintah agar membuka ke publik informasi terkait dengan Amandemen UU Paten, baik itu draf Amandemen, DIM, maupun risalah rapat. Juga membuka ruang bagi keterlibatan publik melalui RDPU,” tutup Aditya.
Pembahasan Terselubung Amandemen UU Paten Berpotensi Berdampak pada Akses ke Obat dan Sarat Kepentingan Bisnis
Page 6 of 7
Related Posts
JDIH DPRD Kota Cimahi
LPKL
BEDA Itu pilihan
SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA
