“Hal ini tak bisa hanya dilakukan oleh Pemkot Cimahi saja, tetapi harus ada mediasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena permasalahan pemukiman yang terjadi mayoritas berada di daerah perbatasan, di sinilah dituntut peranan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas PUPR, untuk melakukan koordinasi lintas sektoral baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Cimahi,” tutur Dikdik.
Permasalah tata ruang dan infrastruktur ini sedikit banyak berimbas juga kepada sektor perhubungan. Beberapa hasil kajian terdahulu terhadap kondisi lalu lintas di sejumlah titik di Kota Cimahi diketahui jika minimnya lahan parkir, marka jalan maupun rambu lalu lintas yang kurang jelas, serta sosialisasi terkait lalu lintas menjadi permasalahan utama kemacetan yang terjadi di Kota Cimahi. no
