BANDUNG. BEDAnews.com. Terkait dengan pelaksanaan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) kerja dari rumah bagi karyawannya yang dinilai tidak produktif, dan hal ini akan mulai diterapkan mulai bulan November ini sebagai percobaan.
Demikian disampaikan Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Hj. Irma Rahmawati, S.Sos., MM. Kepada BEDAnews.com di ruang kerjanya Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jl. Diponegoro 27 Bandung. Rabu (29/10).
Irma menyebut. Kami dibagian umum sedang merancang program wfh yang memang ini sudah dicanangkan dari BKD. Rapat terakhir dengan BKD maksimal 50% itu wfh.
“BKD memberikan kebijakan bahwa maksimal 50 persen bisa WFH. WFH Mulai November dan Desember 2025 untuk masa percobaan dalam tahap WFH di Januari 2026”.
Tetapi disebutkannya, ketika memang karena fasilitasi kita disini tugas sebagai fasilitator, apa tugas di sekretariat itu dapat dilakukan secara maksimal ?Kalau kita sanggupnya tidak 50 %, misalnya itu bisa diajukan ke BKD karena melihat dulu, dan menganalisa dulu kegiatan dewan yang begitu padat dengan rapat.
Lalu Siapa Kalau Kita Bicara WFH Pegawai.
Pegawai adalah karyawan yang bekerja di Sekretariat DPRD jadi bukan hanya ASN tertapi juga Non ASN. Kemudian apakah kita bisa masimal dengan kapasitas 50 %, kita tidak sembarangan pukul rata di wfh. Tetapi saran dari BKD adalah dengan melihat dulu yang bekerjanya kurang produktif karena sekarang dilihat banyak yang bekerja tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang boleh dibilang berarti, padahal sudah diberikan tugas sedemikian tupa tetapi masih saja.
“Bisa dilihat mungkin ada yang kesehariannya yang duduk termenung saja di pojok, hanya keliling-keliling saja nah yang seperti itu yang akan jadi target untuk di-wfh-kan, tidak mesti rata 50 %, kita juga menerima masukan dari semua bagian. Dari 3 bagian set DPRD Jabar , bagian keuangan, PUU dan Fasgarwas. Kalau di bagian Fasgarwas misalnya full tidak bisa wfh nanti kita cari di bagian umum, yang penilaian secara kinerjanya tidak memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan sehari hari.” Ungkap Irma.
Irma yang sudah empat belas tahunan di bagian Umum hingga ditunjuk sebagai PLT Kepala Bagian Umum oleh Sekda Jabar pada 1 September 2025 kemarin itu menyebut. Kenapa saya harus selektif dan mencari orang orang mana yang harus di wfhkan supaya pelaksanaanpelaksanaan kegiatan dewan seoperti tadi pengawasan itu tetap bisa maksimal dilaksanakan.
“kita memang mencari nih yang tidak produktif kita wfhkan. bahkan sekarang ada program asn ngedul ya kalau tidak salah pangedulan bahasananya. Itu ada dari BKD mengajukan 3 pegawai yang dianggap pengedulan dalam pengertian dilihat dari segi kinerja, itu kan dilihat aplikasi TRK nya.
Itu dilihat berapa persen kehadirannya naik atau turun absennya tiap bulan, nah ini ada 3 calon yang diajukan BKD disini kita menilai dan kita ajukan kembali ke BKD.”ujar Irma.
Ini juga tidak serta merta kita secara personal, kita tetap pertimbangan harus objektif. Dalam artian kehadiran, kemudian kinerjanya seperti apa, kesehariannya bagaimana penilaian atasan langsung itu juga penilaian yang harus benar benar objektif tidak serta merta, begitupun dengan WFHnya 50 % tidak serta merta begitu saja.
Karena kita adalah fasilitator terhadap kegiatan kegiatan dewan berarti kita juga harus merinci. BKD itu juga tidak menetapkan baku harus 50 % tetapi menyarankan untuk 50. tetapi tidak dilarang oleh BKD kalau memang adanya wfh itu ada hal yang kita lebih rugi, itu tidak dilarang oleh BKD.
“Jadi tetap kita akan analisa sebaik mungkin fasilitasi kita terhadap dewan bisa dilaksanakan secara maksimal tetapi efisiensi tetap bisa dilaksanakan.” Sebut Irma.
Mungkin yang tidak produktif, ketika memang kami harus melakukan WFH, mungkin yang kurang produktif ini yang akan kami wfh kan. Karena wfh ini kan tujuannya efrisiensi secara operasional, perjalanan dinas, listrik dan sejenis belum kepada pendapatan pegawai, kecuali kalau pa Gubernur efisiensinya sudah ke pendaparan pegawai mungkin itu nanti bisa dihitungkan. Kami menunggu seperti itu. Pungkas Irma @herz
