KAB. BANDUNG || bedanews.com — PDI Perjuangan Kabupaten Bandung mendukung Presiden RI, Joko Widodo, agar tidak terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena akan berdampak pada masyarakat miskin.
Sebagai Partai Politik peduli masyarakat kecil, dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung, M. Luthfi Hafiyyan, menuturkan, walau belum ada keputusan mengenai harga BBM tapi sudah berdampak dengan beranjak naiknya harga sembako.
Legislator yang akrab disapa Kang Ufi itu jelas merasa prihatin dengan perihal tersebut. Apalagi buruh pabrik, ojol, petani, bahkan nelayan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Bisa jadi untuk petani akan menghentikan pengolahan lahan sehinga kebutuhan pangan masyarakat akan terhenti sementara waktu.
Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Kang Ufi meminta kepada pemerintah untuk segera menurunkan kebijakan pemenuhan BBM bersubsidi bagi masyarakat miskin. Juga menerapkan ketegasan kepada Pertamina tenang peruntukkannya.
“Jadi bagi pengguna mobil mewah agar ditolak tegas saat mau mengisi BBM subsidi dan diarahkan kepada BBM lainnya,” katanya di ruang Fraksi, Selasa 30 Agustus 2022.
Kang Ufi meminta jangan menambah beban masyarakat dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, itu hanya akan menyeret masyarakat pada kemiskinan ekstrim yang sebelumnya pernah terjadi di Kabupaten Bandung.
Apalagi PDI Perjuangan yang lebih mengedepankan kepentingan umum terutama masyarakat miskin, lanjutnya, jadi sebelum bertindak untuk menaikan harga BBM bersubsidi alangkah baiknya kalau dilakukan kajian dan analisa dampak yang akan dialami masyarakat.
Ia menerima informasi kenaikan sembako yang terus beranjak naik, walau sebenarnya belum ada kepastian naiknya BBM tapi sudah memicu pada kenaikan harga sembako. Mungkin kalau terjadi kenaikan bisa jadi akan melebihi harga sekarang.
Keinginan Kang Ufi, Pemkab Bandung segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga agar tidak sampai terjadi kenaikan serta merta yang merugikan masyarakat kecil.
“Kita lebih peduli kepada masyarakat. Jadi kami minta ke Pertamina jangan sampai membuat kebijakan yang merugikan masyarakat miskin,” ujar Kang Ufi.
Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Dr. H. Harjoko Sangganagara B. Sugiatmo M.Pd, menyebutkan, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah merencanakan akan mengeluarkan bantalan sosia sebesar Rp20 triliun lebih.
Bantalan sosial tersebut, dikemukakannya, sebagai upaya mencegah munculnya kepanikan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari berikut kebutuhan BBM bersubsidi. “Karena setiap kenaikan harga BBM akan berdampak sosial kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin,” pungkasnya.***
