“Ketika manusia melihat sampah bukan sesuatu yang kotor atau masalah, tetapi sebagai peluang untuk mendapatkan uang, mereka akan lebih fokus mengolahnya,” ungkap Ono.
Ia menilai, setelah kesadaran dan kemampuan masyarakat terbentuk, pemerintah harus hadir memberikan dukungan nyata.
Dukungan tersebut tidak cukup melalui instruksi, tetapi juga harus diwujudkan dalam bantuan bagi kelompok masyarakat di tingkat RT, RW, kelurahan hingga desa.
Sebagai bentuk dorongan terhadap kebijakan tersebut, DPRD Jawa Barat saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat.
Melalui regulasi tersebut, diharapkan terdapat landasan hukum sekaligus kejelasan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung masyarakat mengelola sampah dari sumbernya.
