Lebih lanjut politisi daerah pemiliihan Jateng I itu memandang pentingnya penguatan koordinasi antara Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Barat dengan pemerintah daerah, penegak hukum, serta lembaga rehabilitasi dalam menekan peredaran narkotika, mencegah penyalahgunaan alat komunikasi dan memperkuat program pembinaan kepribadian serta kemandirian. “Inovasi layanan seperti rehabilitasi berbasis kerja sama lintas sektor, UMKM binaan, peningkatan layanan kesehatan, serta digitalisasi deteksi dini perlu dipastikan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi keamanan dan pembinaan warga binaan,” jelas Raja Faisal.
Disamping itu, ia turut mengapresiasi atas kerja keras Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumbar beserta seluruh pemangku kepentingan. Seluruh masukan, informasi, dan aspirasi yang terhimpun akan menjadi bahan penting bagi Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Kerja serta pembahasan lanjutan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mitra terkait, khususnya dalam memperkuat kebijakan dan tata kelola pemasyarakatan yang lebih manusiawi, akuntabel, aman dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial.
