Sehingga, tidak keliru, deskripsi solutif yang paling nice dan ideal, jika akhirnya diskresi politik hukum dilahirkan oleh Prabowo Subianto selaku Presiden RI. Dengan beralaskan “kekuatan prerogatif” yang Ia miliki melalui tangan-tangan pimpinan tertinggi insitusi penegakan hukum (Jagung RI, Kapolri bahkan kepada lembaga KPK) berdasarkan semata demi kondusifitas persatuan dan kesatuan Prabowo serta demi fungsi kepastian hukum dan keadilan ideal untuk “mengalah dan setop petualangan gila Jokowi dan Gibran serta kerabatnya dan kroninya para pengusaha yang turut terlibat KKN”. **
Page 7 of 7
