Situasi ini terjadi setelah Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha dari PAN, mengundurkan diri untuk maju sebagai calon Bupati OKU. Hingga kini, PAN belum menentukan pengganti yang akan menduduki kursi Ketua DPRD, sementara Nasdem juga belum menunjuk Wakil Ketua DPRD yang baru.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKU, Setiawan, menyatakan bahwa tanpa pimpinan DPRD, berbagai agenda penting, termasuk pembahasan APBD, tidak dapat berjalan. “Kami tidak bisa melaksanakan banyak kegiatan karena pembahasan anggaran belum dilakukan DPRD OKU,” jelas Setiawan.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai persoalan ini. Kemendagri meminta agar segera dibentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehingga pembahasan APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 bisa segera dilakukan. “Jika tidak segera dibahas, pembahasan APBD 2025 juga akan tertunda,” lanjutnya.
