Surabaya – bedanews.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan memberikan arahan pada forum Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangrila, Surabaya, Kamis (13/4/2023).
Dalam kesempatan itu, LaNyalla memaparkan strategi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang paling mendasar untuk dipahami bahwa strategi pertumbuhan ekonomi daerah sebenarnya mengacu kepada metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar,” kata LaNyalla dalam paparannya. Berangkat dari pemahaman tersebut, LaNyalla mengingatkan tugas sejati gubernur tak ubahnya seorang manager.
Gubernur, imbuh LaNyalla, berfungsi memastikan komunikasi atau hubungan pusat dan daerah berlangsung efektif dan efisien. Utamanya menyangkut program-program dari kementerian dan lembaga di pusat untuk daerah. “Gubernur adalah orang yang tahu persis kebutuhan daerahnya. Begitu pula Walikota dan Bupati,” ujar LaNyalla.
Oleh karenanya, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah Gubernur, Bupati dan Walikota harus memastikan produk yang dimiliki daerahnya bisa ditangkap oleh pangsa pasar yang lebih luas.
“Produk itu harus bisa diproduksi di daerah tersebut. Sehingga diperlukan dua pendekatan yang wajib ditempuh oleh pemerintah daerah, dalam hal ini para Bupati dan Walikota, yaitu politik kebijakan dan politik anggaran,” tutur LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu menilai, kedua strategi tersebut saling terhubung, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bisa saling men-support. Sebab, politik kebijakan tidak akan dapat dijalankan tanpa politik anggaran. Demikian sebaliknya, politik anggaran tanpa target kebijakan yang terukur, akan menjadi sia-sia.
“Saya juga mendorong agar belanja APBD pemerintah daerah sudah seharusnya diprioritaskan untuk belanja lokal. Sehingga dana transfer dari pusat, baik dana perimbangan maupun dana bagi hasil, tidak terbang keluar daerah, sehingga diharapkan dampaknya bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung,” saran LaNyalla.
Ia pun meminta agar pemerintah daerah membantu dan memfasilitasi produk lokal untuk dapat masuk ke dalam E-Katalog Lokal dan Nasional. Dengan begitu, belanja APBD dapat diarahkan untuk menyerap produk-produk lokal tersebut.
“Jadi dorongan, bantuan dan fasilitasi dari Pemda kepada pelaku usaha di daerah menjadi skala prioritas, agar serapan APBD tidak menjadi out-flow ke daerah atau provinsi lain. Hal ini dapat dipercepat bila pemda menjalin hubungan sinergi yang harmonis dengan para pelaku usaha, khususnya dengan Kadin-Kadin di daerah,” ujarnya.
Sebagai seorang manager, LaNyalla meminta agar Gubernur mampu mengkomunikasikan secara baik dan benar mengenai kebutuhan di daerahnya dengan pusat. Jangan sampai apa yang disalurkan oleh pusat justru tak sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Jangan sampai ada bantuan traktor untuk petani dari pemerintah pusat, tetapi tidak bisa digunakan karena ukuran traktor tersebut terlalu besar dan tidak bisa menjangkau areal persawahan yang akses jalannya sempit. Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyaknya persoalan lapangan yang terjadi akibatnya lemahnya koordinasi dan komunikasi kementerian dan lembaga kepada daerah,” tutur LaNyalla.
LaNyalla juga mengingatkan tentang pentingnya human capital development. Menurutnya, dalam jangka panjang, penggunaan APBD untuk pembangunan human capital ini akan membawa sebuah negara atau daerah untuk memenangkan kompetisi, sekaligus memenangkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Karena pertumbuhan ekonomi saat ini tidak hanya bertumpu kepada faktor produksi dalam bentuk modal uang dan tanah saja. Tetapi telah terjadi pergeseran, di mana human capital menjadi faktor produksi kunci,” tegas LaNyalla.
Oleh karenanya, LaNyalla juga menitipkan kepada semua Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur termasuk juga kepada Gubernur Jawa Timur, tentang nasib para guru honorer, terutama mereka yang telah lulus Passing Grade namun tak diusulkan masuk dalam formasi P3K.
“Menurut saya, guru atau tenaga pendidik yang mencetak SDM Unggul adalah komponen utama dalam human capital development, selain masyarakat yang sehat,” tutur LaNyalla.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Timur, Rony Suharso. Hadir pula Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir, Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Teguh Sambodo.
Sedangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tampak didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad, Pejabat Forkopimda, Bupati dan Walikota se-Jawa Timur, para Rektor dan civitas akademika se-Jawa Timur, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (Red).
