Lebih lanjut Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono S.E.,M.M menegaskan penandatangan kontrak secara kolektif ini diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahun. “Saya tekankan agar para PPK dan penyediaan barang dan jasa melaksanakan kontrak ini sesuai dengan ketentuan. Pejabat Wasgiat dan Dalgiat agar meningkatkan peran sesuai fungsinya, sedangan Itjen TNI sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar membantu pelaksanaan kegiatan guna mencegah permasalahan serta keterlambatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa,” jelas Panglima TNI.
Panglima TNI juga berharap dengan dimulainya penandatanganan kerjasama ini dapat segera melaksanakan kegiatan, sehingga tidak ada lagi lintas waktu. Apabila dalam perjalanannya ada permasalahan segera dikoordinasikan. “Sehingga dari awal sampai akhir nanti tidak ada temuan BPK, kita sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bapak Ibu yang penyedia barang dapat bekerjasama untuk menyelesaikan di tahun anggaran 2023 ini,” terangnya.
