Ia juga mengkritik langkah penertiban dalam rangka normalisasi Sungai Sukalila yang dianggap tidak humanis. Menurutnya, tindakan yang dilakukan tanpa dialog dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan atau kriminalisasi terhadap masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari berdagang.
“Oleh sebab itu, saya mengimbau pemerintah daerah dan institusi terkait untuk mengedepankan dialog. Jangan main gusur begitu saja. Mereka itu manusia, bukan binatang,” ujarnya dengan nada tegas.
Prabu Diaz memastikan bahwa apabila pemerintah tetap bersikap sewenang-wenang, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap membela para PKL yang terdampak kebijakan tersebut.
“Saya akan turun tangan untuk hal ini. Pikirkan oleh mereka yang saat ini tiba-tiba jadi pejabat di Kota Wali ini, melakukan langkah yang tidak sejalan dengan visi misi para leluhur dalam memakmurkan rakyat. Jangan dengan bermodal kalimat relokasi, terus mereka seenaknya bertindak. Relokasi juga PKL disuruh bayar kan, bukan gratis?” pungkasnya.
