“Sesuai visi dan misi TNI dalam mewujudkan prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh, kepolisian militer TNI menyelenggarakan fungsi Polisi Militer, diantaranya adalah penegakkan hukum, tata tertib dan disiplin bagi prajurit serta PNS TNI melalui penggelaran operasi penegakkan ketertiban dan operasi yustisi,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait jelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, para prajurit ditekankan untuk tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik. Polisi Militer dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI seperti penggunaan atribut partai oleh anggota TNI dan penggunaan fasilitas dinas oleh pihak yang tidak berhak
“Kita sudah mendapatkan perintah dari Pimpinan Komando Atas bahwa TNI Netral, berada di tengah, jadi tidak boleh terlibat ke dalam politik praktis,” imbuh Pangdam.
