Berkenaan dengan banyaknya minat masyarakat untuk menjadi prajurit TNI AD, Pangdam menegaskan kepada seluruh panitia untuk bersikap adil, jujur, objektif dan transparan. Hal tersebut harus benar-benar diterapkan agar citra positif TNI AD di masyarakat dapat terus terjaga. Sekaligus menepis anggapan bahwa, dalam proses rekrutmen TNI banyak terjadi KKN, baik berupa rekomendasi maupun dengan uang.
“TNI AD adalah milik masyarakat, sehingga setiap calon, apapun latar belakang keluarganya, memiliki kesempatan yang sama untuk masuk menjadi prajurit. Untuk itu, kita harus membuktikan bahwa TNI AD, khususnya Kodam IV/Diponegoro memilih calon prajuritnya berdasarkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki,” tegas Pangdam.
Selanjutnya kepada calon yang tidak lulus, Pangdam berpesan agar kiranya panitia memberikan penjelasan yang baik secara transparan, sehingga kedepannya mereka memiliki gambaran untuk dapat memperbaiki diri.
