Pemerintah harus:
1. Menetapkan Sayung sebagai kawasan terdampak bencana rob permanen yang memerlukan penanganan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana induk (masterplan) penanganan rob berbasis mitigasi jangka panjang dan adaptasi perubahan iklim.
3. Melindungi hak-hak warga negara yang kehilangan rumah, lahan mata pencaharian dan akses layanan dasar akibat bencana rob yang terus terjadi.
4. Mengalokasikan anggaran khusus untuk normalisasi wilayah, relokasi yang manusiawi dan pemulihan infrastruktur yang terdampak.
Masalah rob bukan hanya urusan teknis hidrologi atau cuaca, tetapi sudah menyangkut keadilan ekologis dan keselamatan hidup rakyat. Negara tidak boleh abai.
“Kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak untuk menunjukkan keberpihakan dan tanggung jawab konstitusional kepada rakyat Sayung dan wilayah sekitarnya. Lindungi rakyat. Segera bertindak. Jangan tunggu semuanya tenggelam,” pungkas Ketua Dewan Pakar & Litbang PDBN ini. (Red).
