Lahan yang sebelumnya ditanami komoditas seperti teh, kata dia, sebagian telah beralih menjadi lahan tanaman sayuran.
“Bukan hanya di Gunung Wayang yang rencananya Pak Gubernur ada 1.000 hektare. Ada beberapa wilayah lain yang kalau ditotal PTPN itu ada yang diokupasi oleh masyarakat mencapai 12.000 hektare, yang dari tanaman teh menjadi sayur-sayuran,” ujarnya.
Ono menilai pola pengelolaan lahan tersebut dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai petani.
Selain memperoleh penghasilan dari hasil pertanian, masyarakat juga dapat menerima upah bulanan yang direncanakan sebesar Rp2,5 juta.
Menurutnya, pola tersebut berpotensi diterapkan di sejumlah daerah seperti Subang, Cianjur, Garut, Tasikmalaya hingga Bogor.
“Kalau ada upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk gubernur untuk mengambil alih, lalu melibatkan rakyat setempat sebagai petani yang menanam, lalu hasilnya juga untuk rakyat tersebut selain gaji yang akan dibayarkan per bulan Rp2.500.000, menurut saya bisa juga mencakup beberapa wilayah lain,” katanya.
