“Anggaran pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan yang masih sangat kecil. Bila dirata-ratakan dari mulai APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, sebesar 0,4 – 0,5 persen dari seluruh jumlah APBN dan APBD. Sehingga dengan luas laut, panjang pantai dan jumlah pelaku usaha di Indonesia, di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai laut dan pantai, dipastikan tidak akan mampu membangkitkan raksasa ekonomi perikanan dan kelautan,” bebernya.
Ono mengatakan, dengan segala permasalahan itu, diperlukan inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta petambak garam, salah satunya dengan menggerakkan usaha pengolahan hasil perikanan dan kelautan, yang potensi masih sangat besar.
Karena, kata dia, belum banyak berdiri usaha/industri pengolahan produk perikanan dan kelautan di Indonesia dan Indramayu
