BANDUNG. BEDAnews.com – DPRD Jabar menilai Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait pendidikan di Jawa Barat masih dianggap mengganjal belum meningkatkan Indeks Pendidikan di Jawa Barat.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono, ST. Usai acara refleksi akhir tahun yang dilaksanakan oleh Ikatan Wartawan Parlemen DPRD Jawa Barat, di Rofftop Gedung DPRD Jl. Diponegoro 27 Bandung. Senin. (29/12/2025).
Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait Pendidikan dinilainya masih mengganjal bagi DPRD.
“Kita melihat pesantren itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk bagaimana meningkatkan Indeka Pendidikan di Jawa Barat yang masih rendah.”
Kemarin pada saat ada surat edaran tidak boleh menahan ijazah, faktanya masih banyak pesantren yang tetap menahan karena tunggakan biayanya cukup tinggi, dan bukan hanya biaya pendidikan tapi biaya mondok dan segala macam.
Dengan dihapusnya bantuan pondok pesantren dan beralih ke bea siswa santri dari Rp. 10 M yang dianggarkan, kan hanya terserap Rp.5,1 M.
Nah problemnya dimana ternyata pontren di bawah kemenag belum mampu menghadirkan pandataan santri yang orang tuanya tidak mampu yang cukup baik.
Ke depannya diharapkan Gubernur dengan Kemenag Kanwil Jabar harus benar benar bisa menyajikan data sehingga semua santri yang orang tuanya tidak mampu bisa dibantu oleh pemprov Jabar.
Kemudian terkait dengan sekolah-sekolah swasta yang BPMUnya dihapus dan berubah jadi Beasiswa untuk orang tua yang anaknya tidak mampu. Ini juga butuh proses pendataan bukan hanya berdasarkan data set yang audah di sistem. Karena kita masih banyak mendapati banyak rakyat yang tidak mampu ternyata tidak masuk dalam data set itu.
Sehingga gubernur harus bagaimana bisa membuka bukan hanya berpatokan pada dataset tetapi juga pada kondisi real rakyat dibawah, yang nantinya akan dikorelasikan misalnya dengan perda kependudukan yang masih dibahas oleh DPRD.
Karena perda kependudukan itu membuka akses bagi Pemprov Jabar untuk bisa membantu rakyat yang tidak tercover melalui sistem pendataan update rakyat yang tidak mampu itu.
“Kalau ini tidak dilakukan saya khawatir tidak mengubah tetkait dengan angka Indeks Pendidikan di Jawa Barat, angka putus sekolah, angka lamanya rata-rata sekolah dan sebagainya.” Pungkas Ono.@herz
