“Jadi, program MBG ini nampaknya tidak didukung menteri karena mungkin pikirnya merecoki rezeki mereka di anggaran yang kena efisiensi. Jadi diduga mereka main pakai tangan kepala daerah dengan melakukan gerakan oposisional terhadap kebijakan MBG,” tandasnya.
Desak Presiden Tegas, Isu Gaji P3K Ditutup
Muslim meminta Presiden Prabowo bersikap tegas menjamin kepastian hukum dan politik atas setiap kebijakan yang telah diambil.
Ia juga meluruskan polemik gagal bayar gaji ASN dan P3K yang sempat digaungkan beberapa kepala daerah.
“Gaji ASN dan P3K telah ditetapkan dan ditransfer pemerintah melalui DAU, sehingga tidak bisa ada gerakan lagi yang mengusung isu gaji P3K,” imbuhnya.
“Itu prinsip bernegara dalam sistem pemerintahan nasional. Jadi pemerintah daerah itu bagian dari pemerintah yang dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kebijakan Presiden adalah kebijakan pemerintah yang wajib didukung dan dilaksanakan pemerintah daerah,” pungkasnya.
