Secara teoretis, tulisan ini merujuk pada Teori Good Governance (UNDP) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, rule of law, dan partisipasi publik sebagai pilar integritas. Pembahasan juga diperkuat oleh Teori Moral Development Lawrence Kohlberg, bahwa perilaku antikorupsi lahir dari kematangan moral, bukan semata hukuman. Sejalan dengan itu, dunia akademik pun telah berperan lebih awal. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) S1, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 2000 telah mewajibkan mata kuliah “Manajemen Anti Korupsi.” Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi sudah lama memiliki basis kurikulum dan metodologi ilmiah, bukan sekadar kampanye moral sesaat. Pendekatan ini selaras dengan kerangka Mict–Met (Micro Integrity Change Method), yang menekankan perubahan perilaku melalui pembiasaan, keteladanan, dan kontrol sistematis.
Gap akademik yang muncul adalah: banyak regulasi antikorupsi telah disusun, tetapi penyadaran nilai integritas belum merata dalam praktik, terutama ketika Indonesia menargetkan visi Indonesia Emas 2045 yang menuntut sumber daya manusia unggul dan tata kelola bersih. Tujuan tulisan ini adalah memberikan jawaban komprehensif terhadap tiga pertanyaan kunci Rekan Media Bedanews mengenai nilai edukasi, strategi pemberantasan, dan pesan moral bagi tiga pilar kekuasaan negara.
Pertama: Nilai edukasi apa yang bisa digali dalam menghadapi Indonesia Emas 2045? Indonesia Emas 2045 menuntut generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi matang secara moral. Ada tiga nilai edukasi pokok yang perlu digali: (1) Literasi integritas sejak dini. Pendidikan antikorupsi harus hadir dalam bentuk pembiasaan dan pengalaman nyata, bukan sekadar pengetahuan. Kejujuran dalam tugas, disiplin, tanggung jawab, dan penolakan terhadap “kecurangan kecil” menjadi latihan moral penting sesuai kerangka Kohlberg’s Moral Development. Di dunia pendidikan tinggi, praktik ini telah berlangsung lama. Jurusan MPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak 2000 telah mewajibkan mata kuliah Manajemen Anti Korupsi, sebuah bukti bahwa pendidikan karakter dapat diformalkan melalui kurikulum dan praktik akademik. (2) Literasi digital dan pemahaman integritas berbasis data. Generasi 2045 akan menghadapi risiko korupsi model baru: manipulasi digital, rekayasa data, dan fraud berbasis sistem. Karena itu, edukasi digital harus memasukkan kesadaran privasi, jejak digital, serta pemanfaatan teknologi antikorupsi seperti open data dan blockchain. (3) Literasi kepemimpinan etis. Masa depan membutuhkan pemimpin yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik. Pendidikan berbasis proyek, simulasi kebijakan, dan pengabdian masyarakat perlu diperkuat agar mahasiswa terbiasa memandang masalah secara etis dan kolektif.
Tiga nilai ini akan menentukan apakah Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi atau justru terjebak dalam krisis moral.
Mungkinkah Indonesia Bebas Korupsi Menjelang Emas 2045?
Page 2 of 3
Related Posts
JDIH DPRD Kota Cimahi
LPKL
BEDA Itu pilihan
SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA
