Ergat meneruskan, setiap warga negara harus merasa yakin bahwa hukum akan ditegakkan dengan tegas dan adil. Kejadian di PT. Pelita EI menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan sejauh mana kepastian hukum dapat dijamin di Indonesia.
“Pandangan Dunia Internasional, Kondisi penegakan hukum di sebuah negara memiliki dampak pada pandangan dunia internasional. Investasi, kerja sama bilateral dan hubungan diplomatik seringkali bergantung pada persepsi tentang stabilitas dan kepastian hukum. Ketidakpastian hukum dapat merugikan citra Indonesia di mata dunia internasional. Pemisahan Fungsi Institusi. Dalam kasus PT. Pelita EI, muncul pertanyaan tentang fungsi dan tanggung jawab masing-masing institusi. Polisi berada di garis depan untuk menjamin rasa keamanan dan ketertiban. Mereka bertanggung jawab atas perlindungan hak warga dan penegakan hukum. Sementara itu, instansi seperti Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas dan kewenangan dalam isu-isu industri dan hubungan kerja. Pemisahan fungsi ini harus jelas agar masing-masing institusi dapat bekerja dengan efektif sesuai tugas pokoknya. Dalam menyelesaikan sebuah konflik, perlu ada kerjasama antar-institusi dengan pemahaman yang jelas atas tanggung jawab masing-masing. Kepastian hukum, integritas institusi, serta tanggung jawab kolektif adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap warga dapat menuntut haknya tanpa merampas hak orang lain. Dengan kerja sama antar-institusi dan komitmen kuat terhadap kepastian hukum, kita dapat memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang aman, adil, dan mendapatkan pengakuan positif di kancah internasional,” papar Ergat.
