Dalam konteks ini, kolaborasi antara masyarakat, Satpol PP, Dinas Pertamanan, dan aparat kepolisian merupakan kunci dalam menjaga moralitas, ketertiban dan keamanan taman kota. Namun, jangan sampai ada tuduhan yang dilontarkan tanpa bukti dan tanpa laporan resmi kepada pihak kepolisian. Jika memang terjadi pelanggaran hukum, khususnya tindakan asusila di taman yang dibuka 24 jam di Jakarta, segera laporkan kepada aparat yang berwenang dan pihak terkait, Satpol PP dan lainnya.
Menjaga ruang publik adalah tanggung jawab kita bersama, bukan semata-mata urusan pemerintah.
Di sisi lain, saya meyakini bahwa Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, juga terbuka dan akan senang menerima kritik dari masyarakat Jakarta. Sebab, pada dasarnya kritik adalah “vitamin” untuk mengoreksi dan memperbaiki kebijakan yang perlu disempurnakan. Namun, tentu saja kritik harus disampaikan secara proporsional, rasional dan disertai solusi yang konstruktif demi kebaikan pemerintah dan masyarakat Jakarta. ***
