“Untuk itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP akan memulai bangun perumahan bagi hakim dan pegawai,” katanya.
Menteri PKP menyatakan, adanya pembangunan Rusun merupakan bentuk perhatian langsung Presiden terhadap kesejahteraan hakim sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum.
“Presiden meyakini bahwa hakim yang sejahtera akan semakin teguh menjaga integritas dan keadilan di negeri ini,” tandasnya
Menteri PKP mengaku senang karena pertemuan berlangsung secara produktif dan sesuai dengan aturan UU bahwa kesejahteraan hakim juga harus menjadi perhatian negara.
Dalam waktu dekat, Kementerian PKP dan MA juga akan melakukan pertemuan lanjutan guna membahas mengenai rencana pembangunan Rusun dan penyediaan rumah subsidi bagi para pegawai di lingkungan pengadilan di daerah yang belum memiliki rumah.
