“Ya, 100 persen nanti. Untuk 100 persen 2-3 tahun lagi lah ya, untuk sekarang perlahan-lahan menuju ke sana (100 persen),” kata Ryamizard.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (plt) Direktur Utama PT Pindad Tri Hardjono menuturkan pihaknya berharap pemerintahan yang baru dapat mendukung kemajuan industri pertahanan nasional. “Kami berharap di pemerintah yang baru ini para pembuat kebijakan dapat menciptakan sebuah kebijakan yang dapat memajukan Pindad dan industri pertahanan nasional,” tuturnya.
Pindad sebagaimana BUMN Industri Strategis lainnya sejauh ini telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nom6 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. UU tersebut memaksimalkan potensi industri dalam negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan domestik dalam memenuhi Minimum Essential Forces (MEF) dan membangun potensi industri pertahanan dalam negeri lewat kerja sama internasional dan transfer teknologi.
