“Etika jurnalistik itu ada pada media mainstream, media konvensional yang telah menjaga bangsa ini sejak lahir sampai sekarang, tanpa mengecilkan media sosial yang sepuluh tahun terakhir berkembang pesat,” kata Meutya.
Menteri Komdigi juga mengajak insan pers untuk mengingat jejak para pendahulu yang memberitakan kemerdekaan Bangsa Indonesia baik di dalam negeri maupun mancanegara, dan catatan itu tidak dimiliki oleh media sosial. “Oleh karena itu, kombinasi keduanya menjadi penting, tidak boleh satu melampaui yang lain, keduanya harus berjalan beriringan dengan baik,” ucapnya.
Diungkapkan, dalam kerangka perjalanan antara media sosial dan media mainstream yang sudah ada sejak bangsa ini lahir, pemerintah wajib membuat regulasi yang memudahkan dan memuat aspirasi harapan PWI, salah satunya Perpres Publisher Rights.
