“Kami terus bekerja dan mengelaborasi implementasi perdagangan karbon internasional. Upaya transisi energi tidak boleh dilihat sebagai upaya untuk meredam pertumbuhan.
Transisi energi harus diakui sebagai sejarah pertumbuhan bagi Indonesia. Kami akan terus merumuskan kebijakan yang tepat, sehingga kami akan mampu melaksanakan transisi energi Indonesia,” tegasnya.
Pemerintah Indonesia juga merupakan salah satu pelopor negara berkembang pertama yang menggunakan perangkat fiskal untuk membiayai proyek hijau.
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan obligasi atau surat berharga hijau dan biru sebagai bagian dari upaya untuk mendukung proyek-proyek hijau.
“Kami telah menerbitkan obligasi ritel, yaitu untuk memenuhi aspirasi pembangunan rendah karbon dan itu juga merupakan alat investasi yang baik bagi investor domestik kami. Kami juga menggunakan dana publik untuk mengundang lebih banyak partisipasi publik dan swasta, baik dari dalam negeri maupun global,” tukas Menkeu.
