Oleh karena itu, kesimpulan mengenai tanggung jawab hukum, baik dalam aspek perdata, administratif, maupun pidana, harus didasarkan pada hasil investigasi yang objektif, isi kontrak, berita acara serah terima pekerjaan, serta seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Selama belum terjadi serah terima proyek kepada PAM JAYA dan kondisi tersebut dapat dibuktikan secara hukum, maka pada prinsipnya tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan masih melekat pada kontraktor.
Namun demikian, penetapan pihak yang bertanggung jawab secara hukum sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menarik kesimpulan secara prematur mengenai siapa yang bersalah atau menyalahkan pihak-pihak tertentu sebelum proses investigasi dan penegakan hukum selesai merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak objektif dan berpotensi menyesatkan opini publik.
