Investigasi tersebut menjadi sangat penting untuk menjawab apakah insiden ini benar-benar dapat dikategorikan sebagai peristiwa force majeure atau bukan. Pengkajian secara mendalam diperlukan untuk menilai ada atau tidaknya unsur force majeure, sekaligus mengungkap apakah peristiwa tersebut terjadi akibat kelalaian, kesalahan prosedur, lemahnya pengawasan, atau pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, konsep force majeure atau keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada prinsipnya, suatu peristiwa hanya dapat dikategorikan sebagai force majeure apabila terjadi di luar kemampuan manusia, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat dicegah meskipun telah dilakukan upaya maksimal, serta bukan akibat kesalahan atau kelalaian pihak yang berkewajiban.
