Untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan, pemerintah perlu memperkuat kerja sama antarprovinsi dan kabupaten penyangga dalam pengelolaan DAS, menetapkan indikator keberhasilan mitigasi yang terukur dalam RPJMD, menegakkan regulasi bangunan di zona rawan, serta mengarahkan anggaran menuju adaptasi iklim dan keberlanjutan ekosistem perkotaan. Transparansi dan akuntabilitas publik juga menjadi kunci agar masyarakat dapat mengawasi progres kebijakan secara objektif.
Publik perlu memahami bahwa kewenangan Gubernur Pramono belum sepenuhnya terimplementasi dalam APBD 2025. Oleh karena itu, harapan terhadap “solusi cepat” perlu disesuaikan dengan realitas kelembagaan yang ada. Pada saat yang sama, masyarakat juga berhak menuntut agar program struktural yang disusun dalam RPJMD mulai menampakkan hasil pada tahun-tahun berikutnya.
