Secara normatif, langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi risiko bencana, melakukan mitigasi, serta menyiapkan tanggap darurat dan pemulihan.
Meski demikian, ada beberapa catatan yang dapat menjadi masukan konstruktif. Pertama, karena sebagian besar penyebab banjir berasal dari air kiriman, maka strategi efektif harus mencakup kerja sama antarwilayah (hulu-hilir). Penguatan koordinasi antara Pemprov DKI dan provinsi tetangga seperti Jawa Barat menjadi krusial, terutama dalam pengendalian tata ruang, bangunan di bantaran sungai, serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Hingga kini, kerja sama formal yang kokoh dalam aspek tersebut masih perlu ditingkatkan.
