BANDUNG || Bedanews.com — Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebuah program strategis nasional yang menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, di Bandung, Rabu (17/12/2025).
Hadir langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar.
Rakor menjadi ruang konsolidasi lintas Kementerian/Lembaga untuk memastikan satu hal krusial: MBG harus aman sebelum bergizi.
Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa, gizi dan keamanan adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.
“Gizi yang baik tidak akan pernah bermakna bila pangan yang dikonsumsi tidak aman. Karena itu, sinergi dengan BPOM adalah tulang punggung keberhasilan MBG,” kata Dadan Hindayana.
BGN, lanjutnya, memastikan standar gizi berjalan seiring dengan sistem pengawasan pangan yang ketat, terutama di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara Prof. Taruna Ikrar menegaskan bahwa, keamanan pangan adalah prasyarat mutlak keberhasilan MBG. Ia mengingatkan, program sebesar MBG tidak boleh runtuh hanya karena kelalaian pada rantai pangan. “Bukan pangan jika tidak aman. Keamanan pangan adalah fondasi, karena manfaat gizi tidak akan pernah tercapai bila pangan membahayakan penerimanya,” tegas Taruna Ikrar.
BPOM, kata Taruna, menjalankan mandat langsung Perpres Nomor 115 Tahun 2025, yang mewajibkan pengawasan keamanan dan mutu pangan di seluruh rantai pasok MBG—dari hulu hingga ke meja makan penerima manfaat.
BPOM memaparkan data apa adanya. Sepanjang 2025, tercatat 204 dugaan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) terkait MBG di 31 provinsi, dengan total hampir 18 ribu korban. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi.
Namun data itu tidak disampaikan untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya: menjadi dasar kebijakan berbasis risiko. Dari hasil sampling nasional, 92 persen pangan MBG memenuhi syarat, sementara sisanya menjadi bahan evaluasi ketat dan perbaikan sistemik .
*Menko Pangan: MBG Adalah Investasi SDM*
Senada Menteri Koordinator Bidang Pangan juga menegaskan bahwa, MBG bukan hanya program bantuan sosial, melainkan investasi negara untuk kualitas sumber daya manusia.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah fondasi pembangunan manusia Indonesia. Karena itu, negara tidak boleh berkompromi terhadap keamanan pangan. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci,” ujar Menko Pangan.
Menurutnya, keberhasilan MBG di daerah sangat ditentukan oleh disiplin tata kelola, pengawasan yang konsisten, serta keberanian melakukan koreksi jika ditemukan risiko.
*Langkah Nyata BPOM: Dari Edukasi hingga Intelijen Pangan*
BPOM tidak berhenti pada regulasi. Setelah adanya Perpres MBG ini, lembaga ini akan melatih puluhan ribu SDM SPPG di seluruh Indonesia, menyusun modul nasional keamanan pangan, hingga melakukan sampling dan pengujian di 25 Provinsi.
Untuk 2026, BPOM menyiapkan penguatan melalui sertifikasi penanggung jawab keamanan pangan di setiap SPPG, rekognisi HACCP khusus kelompok rentan, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi nasional.
Prof. Taruna Ikrar menutup dengan pesan tegas namun reflektif: kepercayaan publik adalah kunci keberlanjutan MBG.
“Program ini akan berhasil bila masyarakat yakin bahwa negara hadir, bekerja dan melindungi mereka. Keamanan pangan adalah bentuk tanggung jawab moral negara,” ujarnya.
“MBG bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi peradaban. Dan investasi itu hanya akan bernilai bila dimulai dari pangan yang benar-benar aman,” pungkasnya. (Red/AE).
