“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-_upgrade_. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelas Menteri Nusron.
Dari segi aturan dalam penataan ruang, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan. Termasuk, jika dibutuhkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B.
