Kepala Bapas Kelasi 1 Surabaya pun menyampaikan bahwa, menurunnya tingkat overcrowded di lapas menjadi salah satu penyumbang penting meningkatkan kulitas pembinaan bagi narapidana. “Dua tahun ke depan dengan implemetasi Undang-Undag No.1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pidana pengawasan dan kerja sosial bagi pelanggar hukum akan mempengaruhi tingkat hunian di dalam lapas dan rutan. Bahwa tidak semua pelaku pidana harus ditempatkan di balik terali,” tandasnya.
Kunjungan ke kedutaan besar Indoensia di Vietnam juga diikuti oleh Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, sebagai bagian dari rangkaian konfrensi Kepenjaraan Asia Pasifik (APCCA) yang dilaksanakan dari tanggal 12-16 November 2023. (Red).
Page 2 of 2
