Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, dr. Deliana, dalam paparannya menyampaikan bahwa, sistem digitalisasi rumah sakit di Kapuas terus melesat sejak migrasi ke SIMRS Khanza mandiri pada 2018.
Bahkan, per 2 Juni 2026, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI resmi menyatakan status tata kelola RME RSUD Kapuas telah berstatus VALID.
Meski demikian, dr. Deliana mengakui masih menghadapi tantangan seperti angka penundaan (pending) klaim yang berkisar 10–12% akibat ketidaksesuaian aspek koding dan rekam medis. Di samping itu, kendala sinkronisasi NIK pasien dengan MPI SATU SEHAT akibat perbedaan input identitas lokal dengan data Dukcapil nasional juga masih diupayakan penyelesaiannya.
Merespons hal tersebut, Bupati Kapuas, H. Muhammad Wiyatno, S.P. menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas asistensi yang diberikan oleh Stranas PK, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan. Ia meminta seluruh jajaran manajemen RSUD memanfaatkan momentum ini sebagai ruang diskusi intensif demi mengamankan tata kelola administrasi agar terhindar dari kekeliruan hukum.
