“AI tidak boleh menggantikan pertimbangan hukum, keputusan penuntutan, maupun tanggung jawab profesional Jaksa. Teknologi harus tetap menjadi instrumen pendukung, sedangkan keputusan hukum berada dalam kendali manusia,” tegas Kabadiklat.
Transformasi digital tersebut sekaligus menuntut penguatan kompetensi Jaksa sebagai T-shaped professional. Artinya, seorang Jaksa harus memiliki kedalaman keahlian di bidang hukum dan penuntutan, sekaligus keluasan pemahaman mengenai teknologi, data, etika, keamanan digital, serta kemampuan berpikir strategis. Oleh karena itu, Badan Diklat Kejaksaan RI terus diarahkan untuk membangun pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap perkembangan bukti elektronik, forensik digital, kejahatan siber, AI, serta pembaruan KUHP dan KUHAP.
