Ia menilai, pembangunan IKN ini tidak sekadar relokasi pusat pemerintahan. Tetapi merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan wilayah, pembangunan kota masa depan, serta peningkatan daya saing nasional. Konsep kota yang menyatu dengan alam ini juga sejalan dengan isu-isu global.
Sehingga kesiapan IKN tidak hanya diukur dari keberadaan gedung perkantoran, tetapi juga mencakup kelayakan hunian, kesiapan infrastruktur pendukung, kualitas bangunan, pengelolaan risiko, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Politisi dari Fraksi PKB ini, juga menyoroti keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabene merupakan mitra kerja Komisi VI DPR, dalam pembangunan IKN. Tidak berlebihan jika kemudian aspek tata kelola, transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utamanya dalam menjalankan fungsi pengawasan KOmisi VI DPR.
