Sementara itu rabu (25/6) melalui phonsell Kabag Hukum Setda Ciamis, Aep Sunandar SH menerangkan berdasar Permendagri No 14 th 2016 ttg perubahan ke dua permendagri No 23 th 2009 tentang pemberian hibah yg berasal dari APBD ada salah satu klausul di pasal 6 ayat 1 bahwa hibah diberikan kepada badan dan lembaga : huruf (a), badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dsb lalu ada huruf (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya,
"Kita harus mengkaji dulu apa sih pengertian dari badan/lembaga, kelompok masyarakat, untuk sementara berkesimpulan bahwa keompok-kelompok masyarakat yang mungkin kelompok tani/ternak termasuk kelompok masyarakat, terhadap pokmas seperti itu cukup pengesahan dari SKPD, pengesahannya bukan dari kemenkumhan tetapi dari dinas terkait. (Abraham)











