Apresiasi juga disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe. Ia menilai, BKN tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menunjukkan empati melalui kebijakan afirmatif yang berpihak kepada ASN terdampak bencana.
Komisi II DPR RI juga mengapresiasi langkah mitigasi BKN terhadap potensi kehilangan dokumen penting melalui pengamanan arsip kepegawaian dalam Lemari Digital Arsip ASN pada sistem _Document Management System_ (DMS). Optimalisasi akses arsip melalui DMS dan MyASN dinilai sebagai solusi efektif untuk memastikan layanan kepegawaian tetap berjalan meskipun dokumen fisik rusak atau hilang.
Sebagai bentuk fleksibilitas kebijakan, BKN juga menetapkan perpanjangan batas waktu penilaian SKP Periodik dan Tahunan Tahun 2025 dan penyusunan SKP Tahun 2026 bagi ASN terdampak. Kebijakan ini mendapat dukungan Komisi II DPR RI mengingat keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet di wilayah bencana, di mana hampir 50 persen ASN terdampak belum dapat menjalani penilaian kinerja per Desember 2025.
