Keterbukaan informasi bukan sekadar persoalan etika, melainkan kewajiban hukum yang tidak bisa ditawar. Transparansi merupakan pondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, apabila benar Direksi TransJakarta dan jajaran lainnya melakukan perjalanan ke Bali untuk latihan padel, maka keputusan untuk menindaklanjuti atau memberikan sanksi atas peristiwa tersebut sepenuhnya berada di tangan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo. Tentu segala kebijakan yang akan ditempuh Gubernur Pramono akan selalu berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Harapannya, semua pihak dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. TransJakarta sebagai BUMD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham, serta masyarakat sebagai penerima manfaat layanan harus saling mendukung demi kemajuan Jakarta dan kesejahteraan rakyatnya. ***
