“Zakat memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah. Namun, hal itu hanya dapat tercapai jika ada kolaborasi dan keselarasan dengan program-program pemerintah. Kami berharap, BAZNAS di daerah dapat menjadi mitra aktif pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” lanjutnya.
Dalam forum ini, sejumlah agenda strategis dibahas secara mendalam. Di antaranya adalah: penguatan tata kelola kelembagaan zakat yang akuntabel dan transparan, peningkatan kualitas layanan kepada mustahik dan muzakki, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan zakat, serta penyelarasan program pemberdayaan ekonomi dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di masing-masing daerah.
Para peserta FORSILPIM juga melakukan diskusi kelompok untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi BAZNAS di daerah, seperti keterbatasan SDM, regulasi yang belum seragam, serta masih terbatasnya literasi zakat di masyarakat. Dari hasil diskusi tersebut, dirumuskan sejumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh BAZNAS Jabar bersama BAZNAS kabupaten/kota.
