“Kita di Jakarta belum punya Perda keterbukaan informasi publik. Ini menjadi tantangan, apalagi sebagai kota global. Perda akan melibatkan banyak pihak sehingga lebih komprehensif dalam menjamin hak publik,” ujar Harry.
Harry juga mengajak perguruan tinggi untuk turut mendorong terbitnya regulasi tersebut. Ia berharap kampus, khususnya Fakultas Hukum Universitas YARSI, dapat memberikan kontribusi akademik dalam proses penyusunan naskah akademik Perda Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta.
“Kalau bisa Rancangan Perda KIP didorong dari Kampus YARSI. UU sudah ada, Pergub sudah ada, yang belum Perda. Ini penting untuk memastikan hak publik terjamin dan mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Harry juga memperkenalkan inovasi penerapan “Zona Informatif” di Jakarta. Ia menyebut, Zona Informatif adalah penanda resmi bagi badan publik yang telah meraih predikat Informatif dalam E-Monev sekaligus simbol komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi publik.
