"Dinamika yang berkembang, MPR hanya menjadi lembaga tinggi, sehingga tak bisa memilih presiden dan wapres, GBHN juga hilang sehingga pembangunan Indonesia seperti tanpa arah," ungkapnya.
Dikatakannya, dengan hilangnya GBHN setiap ganti presiden arah pembangunan juga berubah. Apalagi,lanjutnya pemimpin daerah juga memiliki tujuan pembangunan sendiri sehingga terkesan tidak nyambung dengan pusat.
"Agar maksimal mestinya pembangunan harus arah pembangunan, jadi tak terkesan sendiri-sendiri," tandasnya. [mae]
Page 2 of 2
