Saat ini, pemerintah tengah berupaya mencapai kemandirian nasional, termasuk mengurangi ketergantungan impor beras dan memperluas lahan pangan. Hendry mempertanyakan peran Kantor Komunikasi Presiden dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menangani berita negatif yang berkembang di masyarakat.
“Di mana peran Komunikasi Digital (Komdigi), khususnya Ditjen Komunikasi Publik dan Media? Ini bukan tugas menteri atau anggota DPR untuk mengelola opini publik. Mereka adalah pihak teknis dan penyelenggara. Harus ada tim yang bertanggung jawab mengkomunikasikan program pemerintah dan menjaga citra pemerintahan,” tegasnya.
Hendry menegaskan bahwa, komunikasi publik yang lemah dapat menciptakan ketidakjelasan di masyarakat. Jika tidak segera diperbaiki, pemerintah bisa terus-menerus berada dalam posisi defensif menghadapi narasi negatif yang merugikan. (Red).
